TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pertanyaan wartawan tentang konsep naturalisasi sungai memiliki tendensi negatif. Sebab ia merasa pertanyaan itu sengaja untuk mempertentangkan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Baca juga:
Anies Baswedan Sebut Naturalisasi, Ini Beda Normalisasi Era Ahok
“Saya dengan Pak Basuki ini ngobrol terus kok. Jangan adu-adu dong," ujar Anies, Kamis malam, 21 Maret 2019.
Anies mengatakan sering membahas konsep naturalisasi ini dengan Menteri Basuki. Namun isu yang sering muncul, seakan-akan antara dia dengan Basuki memiliki masalah soal konsep itu. "Kami sudah ngobrol, tim juga sudah diskusi, cuman sering dipercik-percikan di publik. Makanya saya enggak mau komentar, karena kami sudah kerjain bareng-bareng biar enggak ada yang lecet-lecet," ujar Anies.
Basuki Hadimuljono sebelumnya mempertanyakan konsep naturalisasi Anies Baswedan untuk mengatasi banjir di ibu kota. "Beliau punya ide naturalisasi, lah opo iki? Saya ajak ngoceh aja, diskusi. Apa programnya, mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," kata Basuki, 19 Maret 2019.
Basuki telah mengundang Anies untuk diskusi soal konsep tersebut. Namun Anies tidak datang dan mengutus stafnya untuk memenuhi undangan itu. Staf itu ternyata tak memahami konsep naturalisasi yang dimaksud Anies. Akhirnya Basuki kembali mengundang Anies untuk memaparkan secara langsung konsep naturalisasi itu.
Baca: Anies Baswedan Bicara Naturalisasi Sungai, Ahli Jelaskan Artinya
Istilah naturalisasi sungai pertama kali dilontarkan Anies Baswedan saat mengunjungi kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada 7 Februari 2018. Saat itu, Anies mengatakan naturalisasi dapat menjadi solusi banjir sekaligus mempertahankan ekosistem sungai. Dia membandingkannya dengan normalisasi sungai di era gubernur sebelumnya. "Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," ujar Anies kala itu.
